DPR Apresiasi Laporan Keuangan 2012 Kemenakertrans

03-09-2013 / KOMISI IX

Komisi IX DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) yang mendapat hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Bada Pemeriksa Keuangan (BPK). Komisi IX mengharapkan Kemenakertrans dapat meningkatkannya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut, merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Menakertrans), Muhaimin Iskandar yang dipimpin Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9)

Dalam rapat kerja yang membahas Laporan Keuangan Tahun 2012 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2014 Kemenakertrans tersebut, Komisi IX  menyetujui tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemenakertrans  tahun 2013  sebesar Rp 85.664.962.000,-.

“Mengenai  usulan Pagu Anggaran Kemenakertrans  Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 3.910.846.173.000,-, Komisi IX akan membahasnya lebih rinci dan akan melakukan pendalaman dengan para eselon I Kemenakertrans,” kata Ribka.

Selain itu, Komisi IX  meminta Kemenakertrans untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan memperhatikan masukan-masukan dari anggota Komisi IX.

Menanggapi keputusan rapat kerja tersebut, dalam kesempatan yang sama Menakertrans, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa seluruh masukkan Komisi IX akan  dilaksanakan  berdasarkan kemampuan anggaran.

“Termasuk misalnya, kami terpaksa mengurangi jumlah keberangkatan pada transmigran dari tahun ke tahun dalam rangka anggaran ini terbatas agar bisa menopang infrastruktur daerah transmigrasi,” ujar Muhaimin.

Sebelumnya, Muhaimin menyampaikan Laporan Keuanga (LK) Kemenakertrans Tahun 2012 dengan hasil WDP dari BPK. “Apabila dibanding dengan LK Tahun 2011, LK Tahun 2012 sudah lebih baik,” imbuh Muhaimin.

Terkait dengan catatan temuan dalam Laporan Keuangan Tahun 2012, Kemenakertrans telah mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai catatan temuan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan, Pagu Anggaran Kemenakertrans Tahun 2014 sebesar Rp 3.910.846.173.000,- turun 7,53% yaitu sebesar Rp 318 461.527.000,-  dari Revisi Pagu Indikatif Tahun 2014. (sc/if), foto : od/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Netty Catat Evaluasi Program MBG: Soal Variasi Menu, Kualitas Rasa, hingga Sistem Reimburse
15-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan...
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...